Home   Opini   Peran Swasta Melawan Korupsi

Peran Swasta Melawan Korupsi

Oleh Subagio Budi Prajitno
Apakah judul artikel ini berkesan terlalu optimistik? Mungkinkah sektor swasta dapat berperan melawan korupsi di tengah-tengah masyarakat dengan budaya korupsi yang telah mengakar luas dan dalam? 

Tidakkah saya sedang bermimpi pada siang hari bolong? Tidak! Perlawanan terhadap korupsi tidak akan menggelora tanpa ada orang yang menghendakinya. Korupsi tidak akan musnah tanpa ada orang yang memimpikannya. Orang bijak berkata, tidak akan ada mimpi yang terwujud kalau tidak ada orang yang berani bermimpi.
Sebelum Anda menuduh saya terbuai oleh mimpi indah tentang Indonesia yang bebas korupsi, akan saya ceritakan bagaimana warga Hong Kong berhasil memberantas korupsi dalam 25 tahun. Cerita ini saya dapatkan dari makalah Julie Mu Fee-man, Asisten Direktur Community Relationsdari ICAC (Independent Commission Against Corruption) Hong Kong. Paper ini dia presentasikan di Manila, Oktober 1999, pada lokakarya tentang “Memerangi Korupsi dalam Ekonomi Asia dan Pasifik” yang diselenggarakan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB).
Dalam lokakarya itu Julie Mu Fee-man berkisah, pada tahun enampuluhan dan awal tujuhpuluhan, korupsi merajalela di Hong Kong. Memberikan suap untuk mendapatkan layanan publik adalah hal yang biasa. Komisi ilegal dalam sektor bisnis adalah lumrah. 

Masalah korupsi bertumpuk akibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keefektifan kantor antikorupsi di bawah kepolisian yang justru mengidap penyakit korupsi serius. Sebetulnya warga Hong Kong peduli. Namun, merekamenganggap korupsi sebagai kejahatan yang perlu, sampai seorang pejabat tinggi polisi berhasil kabur ke Inggris saat menjalani pemeriksaan atas tindak korupsinya. Warga pun marah.
Menanggapi tuntutan kuat untuk melakukan tindakan tegas dan drastis, Pemerintah Hong Kong membentuk ICAC pada tahun 1974. Sejak awal berdirinya ICAC diliputi kontroversi. Komisi ini dituduh terlalu berkuasa akibat beberapa penangkapan yang berkesan sewenang-wenang. Sektor swasta meminta komisi ini menjauhi mereka dan hanya mengurusi sektor publik. Tantangan terbesar lainnya adalah mempertahankan kepercayaan masyarakat bahwa pengaduan-pengaduan mereka mengenai korupsi akan ditangani secara serius dan dalam kerahasiaan sehingga pelapor tidak perlu merasa khawatir.
Seperempat abad berselang, kini warga Hong Kong bisa merasa bangga karena wilayahnya adalah salah satu tempat di dunia dengan tingkat korupsi terendah. Hong Kong pun menjadi penyedia layanan publik terbersih dan sektor bisnis/swasta yang jauh lebih responsif; mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa praktek-praktek korupsi, baik di sektor publik maupun swasta, akan mempengaruhi kepercayaan internasional.
Hong Kong sangat membutuhkan kepercayaan itu untuk meneruskan keberhasilannya sebagai pusat keuangan dan jasa yang besar. Patut disyukuri pula, telah terjadi perubahan mendasar pada perilaku warga yang semula memaklumi korupsi, kini membencinya. Tahun 1974, hanya sepertiga jumlah pelapor yang bersedia menunjukkan identitasnya kepada ICAC. Kini jumlahnya meningkat hingga 70%.
Apa yang telah ICAC lakukan sehingga berhasil meraih prestasi tersebut? Pertama, menerapkan ‘solusi total’ untuk mengendalikan korupsi, yaitu melalui deteksi, edukasi dan pencegahan. Kedua, mengembangkan dukungan masyarakat melalui kegiatan community relations. Departemen ini didukung oleh 200 staf. ICAC memanfaatkan media massa seperti televisi untuk menayangkan drama berdasarkan kisah-kisah nyata. Iklan layanan masyarakat juga digunakan untuk mendapatkan dukungan publik. Pemberitaan tentang penangkapan dan pengadilan para koruptor sering disiarkan. Dan internet dimanfaatkan sebagai basis pubglisitas.
Penduduk Hong Kong sekitar 6 juta jiwa menempati wilayah yang luasnya mendekati dua kali luas Jakarta. Mereka beruntung karena dilayani oleh 8 kantor cabang ICAC. Para staf di kantor-kantor ini menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai spesialis yang mengetahui kebutuhan warga dan berkomunikasi dengan sasaran-sasaran tertentu seperti pengusaha, pejabat publik, pemuda, pemuka masyarakat dan bahkan para imigran baru dari Cina Daratan.
ICAC memelihara kedekatan dengan berbagai lembaga untuk menjaga keefektifan hukum antikorupsi. LSM-LSM, lembaga-lembaga pemerintah, para regulator,asosiasi-asosiasi dagang dan profesional, didorong untuk melaporkan tanda-tanda mencurigakan yang mengindikasikan korupsi. Selain itu ICAC,khususnya para investigator dari Departemen Operasi mengembangkan suatu jaringan dengan organisasi-organisasi swasta, terutama dengan para penjaga keamanan sektor keuangan.
Setiap tahun ICAC melayani 200 klien sektor swasta dengan memberi saran-saran untuk mencegah korupsi. Secara proaktif ICAC pun melakukan 100 studi pencegahan korupsi setiap tahunnya. Atas permintaan komunitas bisnis, pada tahun 1995 ICAC mendirikan Pusat Pengembangan Etika Hong Kong. Lembaga ini bertujuan menghantam korupsi, penipuan dan malpraktek lainnya dengan cara mempromosikan etika untuk perilaku dan budaya perusahaan.
Perusahaan-perusahaan dibantu dalam menyusun kode etik dan pedoman kerja, serta menyelenggarakan pelatihan untuk para manajer dan pekerja. Sampai saat ini,sudah 1.500 perusahaan yang merumuskan kode etik untuk parastaf mereka. 

Setiap tahun Pusat Pengembangan Etika ini menyelenggarakan 1.500 seminar pelatihan untuk 7.000 manajer dan 26.000 pekerja garis depan (buruh). Ditambah lagi 4.000orang yang menghubungi lembaga ini untuk berkonsultasi; 500 di antaranya datang dari 20 negara seperti Amerika Serikat, Afrika Selatan dan beberapa negara Asia Tenggara.
Begitu antusiasnya sektor swasta di Hong Kong untuk bergabung dalam gerakan antikorupsi. Dapatkah antusiasme serupa berkembang di Indonesia? Lembaga independen mana yang bisa menindaklanjuti laporan tentang adanya praktekkorupsi ketika kejaksaan dan kepolisian kurang dipercaya oleh masyarakat? Apakah lembaga seperti ICW (Indonesian Corruption Watch) di Jakarta atau West Java Corruption Watch dan KONSTAN (Komite Pemantau Korupsi Nasional) di Bandung mampu menjalankan fungsi seperti ICAC di Hong Kong?
Sebelum para anggota parlemen lokal  cukup kreatif untuk mengeluarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan komisi independen antikorupsi di daerah masing-masing, apa yang bisa dikierjakan oleh sektor swasta untuk melawan korupsi? Pihak mana saja yang bisa diajak membangun aliansi strategis? Jawabnya harus didahului oleh pemetaan korupsi yang bersinggungan dengan sektor swasta.
Pemetaan semacam itu bisa dilakukan di sektor perumahan. Kasus korupsi di sektor ini lebih komprehensif daripada pengurusan KTP atau SIM misalnya. Sektor perumahan melibatkan banyak pihak, yaitu beberapa lembaga/dinas pemerintah, beberapa pihak swasta (konsultan, pengembang, pemborong, penyedia bahan bangunan, bank) dan masyarakat sebagai konsumen. Contoh kasus yang kompleks itu perlu untuk mengantisipasi kebutuhan manajemen gerakan antikorupsi.
Uraian berikut menjelaskan kemungkinan timbulnya korupsi pada tahapan pembangunan perumahan. Ada 4 tahap dalam penyediaan perumahan, yaitu penetapan kebijakan tata ruang, penyediaan lahan, pembangunan, dan pemanfaatan. Informasi dalam uraian berikut didasarkan pada hasil wawancara dengan 3 informan swasta, mereka berasal dari perusahaan pengembang dan konsultan.
Kebijakan tata ruang yang rinci dibuat oleh pemerintah kota dan kabupaten dengan mengacu pada kebijakan yang lebih tinggi. Sayangnya, kebijakan yang lebih rinci itu bisa bertentangan dengan kebijakan di atasnya. Contoh pembangunan real estate di Bandung Utara menunjukkan penyimpangan kebijakan tata ruang.
Kemiringan perbukitan di sana seharusnya menghalangi pembangunan pemukiman. Tetapi perusahaan pengembang merusak tekstur alaminya sehingga berkesan tidak melanggar aturan. Selain itu, daerah ini yang luasnya ratusan hektar, tidak jelas peruntukannya; apakah daerah konservasi untuk resapan air atau untuk pemukiman. 

Ketidakjelasan kebijakan tata ruang seharusnya tidak terjadi karena undang-undang mengharuskan pemerintah untuk mempublikasikannya. Rupanya informasi peruntukan wilayah bisa juga menjadi komoditas yang dijual kepada para calon investor.
Para investor perumahan harus berhubungan dengan Bappeda untuk memperoleh informasi peruntukan lahan. Tidaklah cukup bagi para pengusaha untuk mempertimbangkan aspek potential market wilayah tertentu apabila ternyata peruntukannya bukan untuk pemukiman. Kesesuaian inilah yang menjadi dasar pemberian izin prinsip dan izin lokasi dalam tahap penyediaan lahan. Tentu prosedur wajar ini tidak berlaku untuk contoh di Bandung Utara tadi.
Setelah mendapatkan izin prinsip dari Tim Tata Ruang Kota dan izin lokasi dari Kantor Pertanahan Kota, pengembang membebaskan tanah yang merupakan milik penduduk setempat. Ada juga pengembang yang berspekulasi membeli dulu baru mengurus kedua izin tadi. Prosesnya sering melibatkan aparat pemerintah setempat, yaitu aparat kelurahan/desa dan kecamatan.
Masalah yang terjadi biasanya berkaitan dengan kesesuaian harga tanah antara pengembang (pembeli) dan pemilik. Pemilik mengacu pada harga pasaran, sedangkan pengembang hanya menilai sepersepuluh atau 1:7 karena perhitungan biaya pembangunan rumah dan prasarananya yang berpengaruh pada harga jualnya nanti. Harga pembebasan tanah bisa sangat murah apabila pengembang membutuhkan banyak biaya ekstra untuk pelicin perizinan. Misalnya harga tanah untuk Bumi Serpong Damai mencapai 1:50 dari harga pasar.
Abuse of power berupa intimidasi dapat terjadi dalam proses pembebasan tanah apabila para pemilik lahan semula tidak mengetahui bahwa izin prinsip dan izin lokasi bukanlah dasar hukum untuk pembebasan tanah bagi perumahan. Para pengembang mungkin menghadapi kesulitan jika ada pemilik tanah yang bertahan tidak menjual tanahnya yang bersertifikat hak milik.
Pada tahap pembangunan rumah dan prasarananya, pengembang memerlukan izin peruntukan penggunaan tanah  dari Dinas Tata Kota dan izin mendirikan bangunan dari Dinas Bangunan. Pada tahap terakhir, yaitu pemanfaatan, masih ada izin penggunaan bangunan dan izin layak huni (untuk rumah susun). Namun, kedua izin terakhir tidak diberlakukan di Kota Bandung.
Keseluruhan izin tersebut memerlukan “biaya pelayanan” yang jenis dan jumlahnya beragam. Misalnyapengawas dari Bappeda yang datang 3 kali dalam tahun pertama pembangunan real estate di Bandung Utara, diajak makan siang dan diberi amplop yang isinya sedikit dibandingkan dengan nilai proyek secara keseluruhan.
Kecilnya biaya ekstra juga berlaku di proyek perumahan Pasir Impun (11 hektar) dan Cigadung (1 hektar) walau sebabnya berbeda. Pengembang yang mengerjakan dua proyek kecil ini mendapatkan memo dari Ketua DPD GOLKAR Jawa Barat agar instansi terkait tidak “morotin” (memeras) pengusaha ini. Mungkin karena memo itu para pegawai instansi terkait merasa melayani atasannya. Saat itu tahun 1996, pimpinan partai masih sangat besar pengaruhnya.
Walaupun informan yang menjadi pengembang di Pasir Impun dan Cigadung itu merasa beruntung karena biaya ekstra pembangunan perumahannya cuma 2% dari nilai proyek, dia yakin pengusaha lain tidak seberuntung dia. Dia merasa logis bila menilai terjadi pengeluaran biaya ekstra yang lebih besar oleh para pengembang lainnya karena para birokrat yang berhubungan dengan mereka mengendarai mobil mewah yang tidak mungkin dibeli dengan gaji para birokrat itu. Namun sang informan menunjukkan permakluman korupsi para birokrat karena gaji mereka yang kecil.
Rupanya sikap maklum itu selaras dengan pendapat Dr. Andi Hamzah yang dikutip oleh Soewartojo (1998: 33) bahwa korupsi disebabkan oleh 4 hal, yaitu gaji yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang layak, budaya yang bisa menjadi sumber atau sebab korupsi, manajemen yang buruk dan kontrol yang tidak efektif, juga modernisasi dapat mengembangbiakkan korupsi.
Mudah-mudahan sikap permisif terhadap korupsi itu didak melunturkan semangat memberantas korupsi. Mustahil pihak swasta Indonesia berperan serta melawan korupsi secara progresif apabila pengalaman sektor swasta Hong Kong tidak diteladani. Sepatutnya momentum reformasi dimanfaatkan untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan. Itulah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan akibat krisis multidimensional.
Nampaknya sektor swasta tidak bisa bergerak sendirian untuk menerapkan prinsip good governance (pengelolaan yang baik) tadi. Saya sarankan agar pihak swasta bekerja sama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau Ornop (Organisasi non-pemerintah). Bentuk kerjasama yang saya anjurkan adalah pembentukan panitia antikorupsi daerah. Para pengusaha dapat membiayai panitia ini selama satu tahun masa transisi.
Saya sebut masa transisi karena sebaiknya panitia itu merubah menjadi Komisi Antikorupsi Daerah berdasarkan Perda dari DPRD kota atau kabupaten. Pilihan cakupan wilayah ini bukan hanya penyelarasan dengan otonomi daerah, namun lebih didasari pertimbangan keefektifan kerjanya. Perbandingannya adalah Hong Kong yang kira-kira seluas kabupaten, begitu pula perbandingan jumlah penduduknya.
Pemilihan cakupan wilayah kerja komisi yang terlalu luas (nasional) akan menimbulkan masalah pembiayaan, koordinasi, dan terutama kecepatan respon. Selain itu, Komisi Antikorupsi Nasional memerlukan legitimasi yuridis yang prosesnya bisa lama. Berbeda dengan komisi pada tingkat lokal yang lebih managable dan tidak harus menunggu UU yang berlaku secara nasional. Lagipula sekenario ini lebih akomodatif terhadap tuntutan lokal yang bervariasi.
Semoga sektor swasta tergerak untuk memulai perlawanan terhadap korupsi. Saya yakin sektor swasta yang tergerak tidak akan kesepian. Komponen masyarakat lain pun akan mendukungnya. Insya Allah.
         
Daftar Pustaka 
ADB dan OECD. 1999. Anti-Corruption Documents.
DPR-RI. 2000. Undang-undang RI No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Jakarta: Sinar Grafika.
Hamzah, A. 1985. Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan, untuk pimpinan proyek, penegak hukum dan umum, cet.2. Jakarta: Akademika Pressindo.
Koeswadji, Hermien Hadiati. 1994. Korupsi di Indonesia, dari delik jabatan ke tindak pidana korupsi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
KOMPAS/AFP. 2000. “Dari Konferensi Memerangi Korupsi di Asia-Pasifik: Penyuapan Birokrat Indonesia Hambat Pemulihan” dalam KOMPAS hari Senin, 11 Desember, hal.13, kol.4. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Mangkoesoebroto, Guritno. 1991. Ekonomi Publik, edisi ke-2. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Nasution, Az. 1986. “Konsumen dan Masalah Perumahan” dalam PRISMA no.5, hal.32-43 Jakarta: LP3ES.
Panudju, Bambang. 1999. Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bandung: Alumni.
Pemerintah Kota Bandung. 1999. Buku Pedoman Pelayanan pada Kantor Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap.
Sardjono. 1976. “Tinjauan terhadap Faktor-faktor Utama dalam Pembangunan Perumahan Rakyat” dalam PRISMA no.6, hal.12-23. Jakarta: LP3ES.
Siahaan, Hotman M. 1986. “Pembangunan Perumahan di Perkotaan, Pemerataan untuk Siapa?” dalam PRISMA no.12, hal.61-71. Jakarta: LP3ES.
Soewartojo,Juniadi. 1998. Korupsi: pola kegiatan dan penindakannya serta peran pengawasan dalam penanggulangannya.Jakarta: Balai Pustaka.
Share Button
(Visited 33 times, 1 visits today)

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *